MODUL SMKK KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KESELAMATAN KONSTRUKSI

SMKK KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KESELAMATAN KONSTRUKSI
Bahasa	: Indonesia
Halaman	: 157 Halaman
Format	: Pdf
Sumber	: Webinar Bimbingan Teknis SMKK
Sifat	: GRATIS
Download

CUPLIKAN ISI EBOOK

SMKK KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KESELAMATAN KONSTRUKSI

Tujuan Pembelajaran

- Memahami Kebijakan Pemerintah tentang Keselamatan Konstruksi

- Memahami Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

- Memahami Situasi dan Kondisi Keselamatan Konstruksi di Indonesia

- Mampu melaksanakan aturan tentang Keselamatan Konstruksi di tempat kerja

PP NO. 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 

UU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Pasal 25 ayat 3

Sumber daya Konstruksi harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Pasal 51

1) Manajemen penyelenggaraan Konstruksi meliputi:

a. manajemen proyek;

b. manajemen Konstruksi;

c. manajemen mutu; dan

d. manajemen keselamatan Konstruksi.

PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petugas Keselamatan Konstruksi adalah orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI (Kepmen PUPR No. 76/KPTS/M/2020)

T U G A S

1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar;

2. Melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi;

3. Memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi besar, dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi dalam rangka mewujudkan Keselamatan Konstruksi; dan

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri

K E W E N A N G A N

1. Memasuki tempat kerja konstruksi;

2. Meminta keterangan dari pihak-pihak terkait;

3. Meminta data-data yang berhubungan dengan tugas Komite; dan

4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Keselamatan Konstruksi.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi